Jakarta – Evaluasi dua (2) tahun jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu pilar utama yang mendapatkan respons positif dan kepercayaan tinggi dari masyarakat.
Berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh lembaga riset Indonesia Center for Politics & Law Studies (IndocPolls) pada 31 Oktober 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menyentuh angka 62,1 persen. Mayoritas masyarakat menilai bahwa langkah hukum di era kepemimpinan saat ini telah berjalan secara tegas dan tanpa pandang bulu.
Direktur Komunikasi IndocPolls, Taufik, menjelaskan bahwa tingginya angka kepuasan di sektor hukum ini berbanding lurus dengan keberanian pemerintah dalam mengungkap berbagai kasus korupsi berskala besar. Langkah tegas ini bahkan menyasar program-program internal dan andalan pemerintah sendiri demi menjaga transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
"Di era Prabowo-Gibran, penegakan hukum dinilai tidak pandang bulu. Komitmen untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan di berbagai sektor, termasuk yang bersinggungan dengan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti nyata keseriusan presiden yang diapresiasi tinggi oleh publik," ujar Taufik dalam keterangannya.
Secara umum, survei IndocPolls yang melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi ini mencatat tingkat kepuasan total terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 57,4 persen.
Temuan ini juga sejalan dengan rilis dari Parameter Politik Indonesia (PPI pada Oktober 2026 yang menempatkan aspek pemberantasan korupsi yang masif sebagai salah satu faktor utama (core driver) yang mendongkrak persepsi positif serta stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap kabinet saat ini.
Meskipun kepuasan di sektor hukum dan pertahanan-keamanan tergolong kuat, hasil survei tetap memberikan catatan penting bagi pemerintah untuk segera memprioritaskan perbaikan di sektor ekonomi, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan tata kelola program jaminan sosial guna merespons dinamika daya beli masyarakat secara lebih optimal.
Pemerintah berkomitmen menjadikan data dan evaluasi publik ini sebagai pemacu semangat untuk terus bekerja lebih keras, menjaga transparansi, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan seluruh program strategis nasional berjalan tepat sasaran demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.(red)
Posting Komentar