Penulis: Sandi Chandra Pratama, S.Psi
Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung (Pemprov Lampung) pada tahun anggaran 2026 terus mendorong percepatan pembangunan dan roda perekonomian nasional melalui optimalisasi pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan laporan data Realisasi Pengadaan terbaru, total nilai kontrak pengadaan yang berhasil terealisasi telah mencapai Rp1.831.253.599.575 (Rp1,83 triliun) dari total perencanaan yang dianggarkan sebesar Rp3,69 triliun.
Dari total realisasi tersebut, pergerakan pengadaan saat ini terbagi ke dalam dua tahapan utama, yakni nilai Terealisasi Pemilihan sebesar Rp630,69 miliar dan nilai Terealisasi Kontrak yang telah berjalan sukses mencapai Rp1,20 triliun. Komitmen pemerintah dalam menggandeng pihak ketiga juga terlihat sangat dominan, di mana jalur Penyedia menyerap porsi terbesar senilai Rp1,82 triliun, sementara jalur Swakelola tercatat sebesar Rp1,68 miliar.
Metode Tender dan E-Purchasing Mendominasi
Dilihat dari Metode Pemilihan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyedia, metode Tender menjadi kontributor terbesar dengan nilai realisasi mencapai Rp1,34 triliun dari total 105 paket yang dijalankan.
Menyusul di posisi berikutnya, metode E-Purchasing mencatatkan performa yang sangat masif dalam hal volume transaksi dengan total mencapai 3.750 paket bernilai Rp341,85 miliar. Hal ini mencerminkan keberhasilan transformasi digital pengadaan pemerintah yang semakin efisien dan transparan.
Sektor Konstruksi Jadi Pendorong Utama Realisasi
Berdasarkan Jenis Pengadaan, Pekerjaan Konstruksi menjadi pendorong utama serapan anggaran dengan realisasi sebesar Rp1,39 triliun (417 paket). Sektor-sektor lainnya juga menunjukkan tren pergerakan yang positif, antara lain:
Pengadaan Barang: Rp214,03 miliar (3.165 paket)
Jasa Lainnya: Rp137,82 miliar (613 paket)
Jasa Konsultansi: Rp84,54 miliar (409 paket)
Dukungan Penuh Terhadap UMKK dan Produk Dalam Negeri (PDN)
Dalam rangka memperkuat ekonomi domestik, laporan ini menegaskan komitmen besar pemerintah terhadap keberpihakan industri lokal. Dari total realisasi yang berjalan, penyerapan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) telah menembus angka Rp781,17 miliar.
Sementara itu, pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) menunjukkan angka yang sangat membanggakan, yaitu sebesar Rp1,78 triliun atau mencakup hampir seluruh porsi pengadaan yang telah terealisasi.
Dari penelusuran, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memonitor sisa anggaran perencanaan sebesar Rp1,86 triliun yang saat ini statusnya belum terealisasi, guna memastikan seluruh program kerja di sisa periode anggaran ini dapat selesai tepat waktu, akuntabel, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (red)
Posting Komentar