Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia bakal segera menarik pajak digital yang dijadwalkan berlaku mulai 9 November 2026.
Kebijakan strategis ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital nasional serta menciptakan keadilan iklim usaha (level playing field) di tanah air.
Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik dari Presiden RI Prabowo Subianto, menegaskan bahwa implementasi kebijakan pajak digital ini akan dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Untuk memastikan kelancaran ekosistem penarikan pajak, Pemerintah secara aktif menggandeng seluruh elemen ekosistem keuangan dan perdagangan berbasis elektronik.
Kemitraan ini mencakup bank pemerintah (Himbara), bank swasta nasional, platform keuangan digital (financial technology/fintech), hingga raksasa e-commerce terkemuka yang beroperasi di Indonesia seperti Shopee, Lazada, dan GoTo.
Langkah kolaboratif ini diambil guna memastikan sistem pemungutan berjalan secara transparan, akuntabel, dan minim friksi bagi para pelaku usaha maupun konsumen. Integrasi sistem antara pemerintah dan para mitra penentu kebijakan ekonomi digital ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pendapatan negara di era modern.
Melalui penerapan pajak digital ini, Pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan penerimaan negara secara optimal, yang di antaranya akan dialokasikan untuk mendukung program-program strategis nasional, termasuk akselerasi transisi energi dan ketahanan iklim yang menjadi fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Informasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, tarif, dan mekanisme pemotongan akan disosialisasikan secara masif oleh instansi terkait menjelang tanggal pemberlakuan resmi pada 9 November mendatang. (red)
Posting Komentar